Thursday, October 1, 2015

"Kamsia Ahok, Sampai 2017 Saja!"

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengingatkan para pengusaha untuk tidak bermain curang selama ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI. 

Ia meminta mereka untuk taat membayar pajak, tidak bermain mata dengan oknum PNS dalam membayar pajak, memberi komisi, membayar kewajiban fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), dan lain-lain.  

"Pengusaha nakal enggak bayar pajak, tutup usahanya saja," tegas Basuki, di Balai Kota, Kamis (1/10/2015).  

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku tidak takut mengancam para pengusaha, meskipun di satu sisi Pemprov DKI mendapat banyak bantuan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta. 

Sebab, lanjut dia, warga kurang mampu tidak akan pernah menang dari warga mampu dan warga mampu itu tidak akan pernah menang dari para pejabat. 

Hal itu pula yang dirasakan Basuki ketika masih menjadi pengusaha di Belitung Timur dahulu. Perusahaannya bangkrut dan ditutup oleh pemerintahan setempat.  

Dengan demikian, ketika kini dia menjadi pejabat, Basuki menegaskan tidak akan main-main terhadap para pengusaha. Sanksi terberatnya berupa pencabutan sertifikat layak fungsi (SLF).

"Saya sampaikan hal ini ke pengusaha. Tetapi, enggak semua pengusaha suka sama saya dan mereka berharap ada gubernur pengganti saya yang bisa main matalah sama mereka. Makanya mereka bilang, 'Kamsia Ahok, sampai 2017 aja'. Pada khawatir ditagih," kata Basuki.

Ahok: Enak Nih yang Jadi Gubernur setelah Saya...


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah menyiapkan berbagai "amunisi" pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. 

Menjelang berakhirnya masa kepemimpinannya, ia menargetkan BUMD, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sudah bisa go public.

"Kalau sudah go public, gubernur enggak akan bisa ganggu-ganggu. Saya juga sudah buktikan open data dan transparansi anggaran dengan lengkap," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (1/10/2015).  

Pemprov DKI juga akan menggandeng strategic partner bagi BUMD, yang akan menjadi auditor gratis bagi perusahaan daerah tersebut. 

Ia juga mewajibkan semua pejabat DKI hingga pejabat eselon IV wajib melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dari sisi infrastruktur, ia juga menjadikan seluruh pekerjaan menjadi swakelola. Ia berharap seluruh program unggulan DKI bisa berjalan sempurna pada tahun 2016-2017. 

Basuki mengatakan tak perlu memikirkan lebih dulu program-program DKI seperti  pembangunan enam ruas tol dalam kota, tiga koridor layang transjakarta, MRT koridor barat dan timur, serta light rail transit (LRT). 

"Tertibin bangunan di pinggir sungai sama PKL (pedagang kaki lima) juga. Enak nih nanti gubernur setelah saya. Soalnya pasti warga bilang, 'yang ngusir si Ahok nih, Ahok yang kejam'. Semua yang jelek-jelek ke saya," kata Basuki lagi.  

Dengan semua hal itu, Basuki meyakini warga Jakarta memiliki standar tinggi terhadap kepemimpinan DKI. 

"Kalau saya enggak jadi gubernur lagi, pengganti akan susah ubah ini semua. Kalau warga merasa tidak sama dengan standarnya, warga merasa tertipu dan merasa salah pilih. Ini proses politik yang baik, siapa tahu banyak (tokoh) lain yang punya ide lebih cemerlang untuk mengeksekusi (program) Jakarta," kata Basuki.

No comments:

Post a Comment