Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) sudah dua kali menyatakan bahwa Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat bisa menjadi pasangan tandemnya di Pilgub DKI 2017. PDIP menilai, kemungkinan itu bisa saja menjadi kenyataan seturut dinamika.
"Ya namanya politik kan dinamis. Mungkin-mungkin saja. Tidak tertutup kemungkinan (Ahok-Djarot untuk Pilgub DKI 2017)," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP DKI Gembong Warsono kepada detikcom, Rabu (27/1/2016).
Perkara Djarot bisa maju dengan Ahok atau tidak, menurut Gembong, bukanlah semata masalah kerelaan partai, melainkan mekanisme internal yang perlu dilewati oleh kader PDIP. Sebagaimana diketahui, Djarot adalah Ketua DPP Bidang Organisasi PDIP.
"Masalah rela atau tidak rela, nanti mekanisme partai yang bicara. Karena siapapun yang diusung partai harus melalui mekanisme partai," kata Gembong.
Tahapan internal itu berupa penjaringan bakal calon (balon) gubernur, penyaringan balon gubernur, hingga proses uji kepatutan dan kelayakan yang diselenggarakan DPP PDIP.
"Dari situlah DPP PDIP bisa menentukan siapa yang layak didukung partai," ujar Gembong.
Terlepas dari semua kemungkinan, Gembong menyatakan internal PDIP belum berembuk masalah keinginan Ahok menggaet Djarot. Penjaringan balon gubernur dari PDIP baru akan dilangsungkan antara Februari-Maret mendatang untuk wilayah DKI dulu. Hasilnya lantas diserahkan ke DPP PDIP.
"Kita bicara calon gubernur (bukan cawagub)," tegas Gembong.
Menyoroti rentang waktu, PDIP tak masalah mendeklarasikan cagubnya saat mepet waktu pendaftaran cagub. Soalnya, berhasil tidaknya cagub tak bisa ditentukan oleh rentang waktu sosialisasi di masyarakat, melainkan oleh sosok cagub itu sendiri.
"Enggak masalah bila deklarasi saat last minute. Soal keberhasilan sosialisasi di masyarakat juga tergantung calon yang kita usung. Kalau yang dicalonkan adalah orang yang sudah punya popularitas di tengah masyarakat, tiga bulan pun cukup untuk pengenalan ke masyarakat," ujar Gembong.
Dia memahami, pengumuman cagub harus dilakukan selambat-lambatnya enam bulan sebelum pemungutan suara. Soal target waktu deklarasinya, PDIP akan menentukan secara taktis.
"Apakah bila mencalonkan sejak dini ada untungnya bagi partai? PDIP sudah berpengalaman untuk hal seperti itu," tandasnya.
Sebelumnya, pada 18 Januari, Ahok membuka kemungkinan untuk berduet dengan Djarot di Pilgub DKI 2017. Namun Djarot, ditanyai terpisah, menyatakan harus tunduk pada proses mekanisme PDIP. Kemudian untuk kedua kalinya, pada 25 Januari, Ahok kembali menyatakan keinginannya menggaet Djarot.
"Ya namanya politik kan dinamis. Mungkin-mungkin saja. Tidak tertutup kemungkinan (Ahok-Djarot untuk Pilgub DKI 2017)," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP DKI Gembong Warsono kepada detikcom, Rabu (27/1/2016).
Perkara Djarot bisa maju dengan Ahok atau tidak, menurut Gembong, bukanlah semata masalah kerelaan partai, melainkan mekanisme internal yang perlu dilewati oleh kader PDIP. Sebagaimana diketahui, Djarot adalah Ketua DPP Bidang Organisasi PDIP.
"Masalah rela atau tidak rela, nanti mekanisme partai yang bicara. Karena siapapun yang diusung partai harus melalui mekanisme partai," kata Gembong.
Tahapan internal itu berupa penjaringan bakal calon (balon) gubernur, penyaringan balon gubernur, hingga proses uji kepatutan dan kelayakan yang diselenggarakan DPP PDIP.
"Dari situlah DPP PDIP bisa menentukan siapa yang layak didukung partai," ujar Gembong.
Terlepas dari semua kemungkinan, Gembong menyatakan internal PDIP belum berembuk masalah keinginan Ahok menggaet Djarot. Penjaringan balon gubernur dari PDIP baru akan dilangsungkan antara Februari-Maret mendatang untuk wilayah DKI dulu. Hasilnya lantas diserahkan ke DPP PDIP.
"Kita bicara calon gubernur (bukan cawagub)," tegas Gembong.
Menyoroti rentang waktu, PDIP tak masalah mendeklarasikan cagubnya saat mepet waktu pendaftaran cagub. Soalnya, berhasil tidaknya cagub tak bisa ditentukan oleh rentang waktu sosialisasi di masyarakat, melainkan oleh sosok cagub itu sendiri.
"Enggak masalah bila deklarasi saat last minute. Soal keberhasilan sosialisasi di masyarakat juga tergantung calon yang kita usung. Kalau yang dicalonkan adalah orang yang sudah punya popularitas di tengah masyarakat, tiga bulan pun cukup untuk pengenalan ke masyarakat," ujar Gembong.
Dia memahami, pengumuman cagub harus dilakukan selambat-lambatnya enam bulan sebelum pemungutan suara. Soal target waktu deklarasinya, PDIP akan menentukan secara taktis.
"Apakah bila mencalonkan sejak dini ada untungnya bagi partai? PDIP sudah berpengalaman untuk hal seperti itu," tandasnya.
Sebelumnya, pada 18 Januari, Ahok membuka kemungkinan untuk berduet dengan Djarot di Pilgub DKI 2017. Namun Djarot, ditanyai terpisah, menyatakan harus tunduk pada proses mekanisme PDIP. Kemudian untuk kedua kalinya, pada 25 Januari, Ahok kembali menyatakan keinginannya menggaet Djarot.
No comments:
Post a Comment