Ahok: Syarif Itu Kelasnya Bukan Negarawan, Masih Politisi

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tertawa mendengar pernyataan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif yang mengutuk tindakan aparat menertibkan kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Menurut dia, sebagai anggota dewan, seharusnya Syarif mendukung program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. 

Terlebih penertiban kawasan Kampung Pulo demi menjalankan program normalisasi Kali Ciliwung dan meminimalisir bencana banjir di Ibu Kota. (Baca: Komisi A DPRD: Kita Mengutuk Sikap Aparat di Kampung Pulo)

"Saya kira itulah yang menyebabkan pasca reformasi, kita itu susah menegakkan hukum. Karena banyak politisi seperti Syarif yang lebih mementingkan dapat suara walaupun melanggar aturan," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (20/8/2015).  

Seharusnya lagi, lanjut dia, Syarif tidak membela warga Kampung Pulo. Sebab, mereka sudah jelas melanggar aturan yang berlaku. 

Ahok, sapaan Basuki menganggap warga Kampung Pulo menduduki lahan negara dengan membangun permukiman liar. Bahkan, Pemprov DKI tidak hanya menggusur permukiman mereka. Melainkan memberi unit rusun yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. 

"Syarif lupa kalau saya Gubernur itu enggak penting dapat suara. Yang penting aturan ditegakkan. Jadi memang, Syarif itu kelasnya bukan negarawan, masih kelas politisi," kata Basuki tersenyum sinis.

Sebelumnya Syarif menyayangkan sikap aparat yang melakukan penggusuran di Jalan Jatinegara Barat. Penggusuran tersebut berlangsung ricuh akibat bentrok antara aparat pelaku penggusuran dengan warga Kampung Pulo. 

"Kami mengutuk aparat. Kenapa tidak bisa melakukan penggusuran dengan cara baik-baik gitu ya," ujar Syarif.  

Syarif menilai Pemprov DKI tidak memiliki metode penyelesaian konflik yang baik. Bahkan, Syarif menyarankan agar aparat mundur jika warga mulai melakukan tindakan anarkistis, seperti membakar ekskavator dan melempar batu.