Nadiem Makarim, pendiri Go-Jek (dok. detikINET)
Jakarta - Patrick Walujo, pendiri Northstar Group yang juga salah satu investor utama di Go-Jek milik Nadiem Makarim, ikut merasa lega dengan dicabutnya larangan operasional yang sebelumnya ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
"Kami ikut mengapresiasi ketegasan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang masih mengizinkan ojek dan platform transportasi berbasis online lainnya untuk tetap beroperasi," kata dia saat diangkat menjadi Ketua Badan Pengembangan Startup Teknologi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Ia pun melalui Kadin berinisiatif untuk menjadi mediator dalam dialog antara pemerintah dengan para pelaku startup teknologi untuk menghindari kesalahan yang sama berulang kembali.
"Kadin akan memanfaatkan momentum ini untuk mengevaluasi dan melindungi sektor UKM maupun startup teknologi yang tumbuh dengan sangat cepat ini," kata Patrick dalam keterangannya, Minggu (20/12/2015).
Saat Kementerian Perhubungan secara tiba-tiba mengumumkan akan memberhentikan operasional dari ojek dan solusi berbasis teknologi internet lainnya yang mendukungnya, Kadin mengaku sangat prihatin dengan dampaknya.
"Seperti tidak ada kepastian dan Menteri Perhubungan terkesan tidak berkoordinasi," sesal Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UU dan Regulasi, Melli Darsa.
Pendapat yang sama juga diutarakan Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani. Walaupun menurutnya apapun keputusan pemerintah harus dihormati dan dipatuhi terlebih dahulu.
"Yang sangat kami sayangkan adalah Menteri Perhubungan tidak berkonsultasi dulu dengan pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampaknya," kata Rosan dalam kesempatan yang sama.
Padahal, kata dia, ada lebih dari 300 ribu pengemudi ojek dan taksi online ditambah 9 juta masyarakat pengguna layanan tersebut yang langsung menjadi korban.
"Kami berharap pemerintah bisa aktif menjalin komunikasi dengan dunia usaha. Ini yang terus kami upayakan dalam kepengurusan ini," papar Rosan lebih lanjut.
Yang paling membuat khawatir Kadin adalah tindakan Kemenhub yang begitu mengejutkan tanpa koordinasi, konsultasi dan komunikasi yang baik akan menggangu iklim usaha dan investasi. Terlebih lagi dapat menurunkan kredibilitas pemerintah sendiri.
"Arahan dari Ketua Umum Kadin adalah bagaimana masyarakat bisa semakin mengerti sehingga bisa menghargai peran anak-anak muda startup. Kami meminta kesediaan Menhub dan jajarannya untuk bertemu secepat mungkin. Supaya informasi tidak simpang siur. Kita perlu kepastian iklim hukum dan investasi," tambah Melli.
Rosan pun mengingatkan semua pihak bahwa industri startup teknologi adalah industri karya anak bangsa sendiri. Ini untuk pertama kalinya banyak rakyat telah ikut berpartisipasi.
"Bukan sebagai pekerja, atau pegawai. Tapi sebagai pelaku ekonomi yang bisa menikmati rejekinya sendiri dengan sistem pembagian yang otomatis, transparan, tidak dipotong biaya liar dan selalu bergotong royong menghadapi masalah. Tidak heran bila mereka semakin menjadi pilar pertumbuhan ekonomi negeri ini," pungkasnya.
"Kami ikut mengapresiasi ketegasan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang masih mengizinkan ojek dan platform transportasi berbasis online lainnya untuk tetap beroperasi," kata dia saat diangkat menjadi Ketua Badan Pengembangan Startup Teknologi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Ia pun melalui Kadin berinisiatif untuk menjadi mediator dalam dialog antara pemerintah dengan para pelaku startup teknologi untuk menghindari kesalahan yang sama berulang kembali.
"Kadin akan memanfaatkan momentum ini untuk mengevaluasi dan melindungi sektor UKM maupun startup teknologi yang tumbuh dengan sangat cepat ini," kata Patrick dalam keterangannya, Minggu (20/12/2015).
Saat Kementerian Perhubungan secara tiba-tiba mengumumkan akan memberhentikan operasional dari ojek dan solusi berbasis teknologi internet lainnya yang mendukungnya, Kadin mengaku sangat prihatin dengan dampaknya.
"Seperti tidak ada kepastian dan Menteri Perhubungan terkesan tidak berkoordinasi," sesal Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UU dan Regulasi, Melli Darsa.
Pendapat yang sama juga diutarakan Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani. Walaupun menurutnya apapun keputusan pemerintah harus dihormati dan dipatuhi terlebih dahulu.
"Yang sangat kami sayangkan adalah Menteri Perhubungan tidak berkonsultasi dulu dengan pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampaknya," kata Rosan dalam kesempatan yang sama.
Padahal, kata dia, ada lebih dari 300 ribu pengemudi ojek dan taksi online ditambah 9 juta masyarakat pengguna layanan tersebut yang langsung menjadi korban.
"Kami berharap pemerintah bisa aktif menjalin komunikasi dengan dunia usaha. Ini yang terus kami upayakan dalam kepengurusan ini," papar Rosan lebih lanjut.
Yang paling membuat khawatir Kadin adalah tindakan Kemenhub yang begitu mengejutkan tanpa koordinasi, konsultasi dan komunikasi yang baik akan menggangu iklim usaha dan investasi. Terlebih lagi dapat menurunkan kredibilitas pemerintah sendiri.
"Arahan dari Ketua Umum Kadin adalah bagaimana masyarakat bisa semakin mengerti sehingga bisa menghargai peran anak-anak muda startup. Kami meminta kesediaan Menhub dan jajarannya untuk bertemu secepat mungkin. Supaya informasi tidak simpang siur. Kita perlu kepastian iklim hukum dan investasi," tambah Melli.
Rosan pun mengingatkan semua pihak bahwa industri startup teknologi adalah industri karya anak bangsa sendiri. Ini untuk pertama kalinya banyak rakyat telah ikut berpartisipasi.
"Bukan sebagai pekerja, atau pegawai. Tapi sebagai pelaku ekonomi yang bisa menikmati rejekinya sendiri dengan sistem pembagian yang otomatis, transparan, tidak dipotong biaya liar dan selalu bergotong royong menghadapi masalah. Tidak heran bila mereka semakin menjadi pilar pertumbuhan ekonomi negeri ini," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment