Cagub DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengkritisi rencana program pemberian uang tunai Rp 1 miliar per tahun kepada setiap RW di Jakarta. Ahok mengatakan program tersebut merusak mental warga DKI.
Ahok pun menjelaskan bahwa sebenarnya ketua RW tidak diperbolehkan memegang uang pemerintah. Sebab, yang diperbolehkan untuk mengelola uang pemerintah adalah PNS. Ahok pun bingung, bila program tersebut terlaksana, kepada siapa nantinya uang tersebut akan dipertanggungjawabkan.
"Rumah miskin dikasih Rp 5 juta, satu RW dikasih Rp 1 miliar. Memang boleh (ketua RW) pegang uang pemerintah? Nggak boleh. Saya kan di Komisi II, semua sekretaris desa diangkat jadi PNS. Karena bantuan ke desa itu nggak boleh dikelola oleh kepala desa, harus oleh PNS. Makanya sekretaris desa jadi PNS," kata Ahok kepada wartawan di sebuah rumah makan di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).
"Kalau RW megang Rp 1 miliar, sebagai apa? Individu? Nanti tanggung jawabnya bagaimana," lanjutnya.
Baca juga: Djarot dan Agus Debat Panas Soal Dana Rp 1 M per RW
Ahok juga menyinggung soal program Rp 5 juta untuk setiap keluarga miskin. Menurut dia, kartu sakti miliknya, Kartu Jakarta Pintar (KJP), memberikan lebih banyak duit dibanding program milik Agus tersebut. Hanya, lanjut Ahok, program miliknya tidak bisa ditarik tunai.
"Bantuan Rp 5 juta untuk keluarga miskin, bagaimana nentuin keluarga miskin. Beras miskin saja banyak orang miskin nggak dapat kok. KJP kita nggak lebih dari Rp 5 juta? Anak SMA itu sebulan Rp 600 ribu loh, setahun Rp 7,2 juta. Kalau masuk PTN langsung kasih hadiah Rp 18 juta. Kalau punya 2 anak sudah Rp 14,5 juta. Lebih gede siapa, cuma bedanya ini nggak bisa tunai," papar Ahok.
"Bagi saya, lebih baik nggak jadi gubernur asal warga Jakarta teredukasi," paparnya.
Baca juga: Plt Gubernur DKI Curiga Ada Praktik Suap di Dinas Kebersihan
Ahok juga mempertanyakan alasan banyak pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan yang dipecat dan tidak dilanjutkan masa baktinya. Ahok mengatakan dirinya telah mengatur bahwa PHL yang sudah mengabdi lama tidak boleh dikeluarkan.
"Prioritas di Jakarta itu ada yang sudah lama (PHL) nggak boleh dikeluarkan. Pesan saya kan jelas, PHL kalau rajin jangan dikeluarkan, yang umurnya masih 50-an juga," tutur Ahok.
Bila alasannya tidak lolos tes, menurut Ahok, untuk menjadi PHL Dinas Kebersihan tidak perlu melakukan tes macam-macam. Apalagi bila tes tersebut adalah tes tertulis. Ahok kembali menegaskan yang penting adalah kerajinan mereka.
"Aduh mau tes apa sih? Cuma bersih-bersih got masa perlu tes tertulis,ngapain," ujar Ahok.
"Makanya sekarang saya tanya, kamu mau cari sarjana apa tukang bersih got. Kalau tukang bersih got, nggak perlu terlalu pinter amat. Yang penting jujur, rajin, dan mau kerja. Itu saja," lanjutnya.
Ahok pun menjelaskan bahwa sebenarnya ketua RW tidak diperbolehkan memegang uang pemerintah. Sebab, yang diperbolehkan untuk mengelola uang pemerintah adalah PNS. Ahok pun bingung, bila program tersebut terlaksana, kepada siapa nantinya uang tersebut akan dipertanggungjawabkan.
"Rumah miskin dikasih Rp 5 juta, satu RW dikasih Rp 1 miliar. Memang boleh (ketua RW) pegang uang pemerintah? Nggak boleh. Saya kan di Komisi II, semua sekretaris desa diangkat jadi PNS. Karena bantuan ke desa itu nggak boleh dikelola oleh kepala desa, harus oleh PNS. Makanya sekretaris desa jadi PNS," kata Ahok kepada wartawan di sebuah rumah makan di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).
"Kalau RW megang Rp 1 miliar, sebagai apa? Individu? Nanti tanggung jawabnya bagaimana," lanjutnya.
Baca juga: Djarot dan Agus Debat Panas Soal Dana Rp 1 M per RW
Ahok juga menyinggung soal program Rp 5 juta untuk setiap keluarga miskin. Menurut dia, kartu sakti miliknya, Kartu Jakarta Pintar (KJP), memberikan lebih banyak duit dibanding program milik Agus tersebut. Hanya, lanjut Ahok, program miliknya tidak bisa ditarik tunai.
"Bantuan Rp 5 juta untuk keluarga miskin, bagaimana nentuin keluarga miskin. Beras miskin saja banyak orang miskin nggak dapat kok. KJP kita nggak lebih dari Rp 5 juta? Anak SMA itu sebulan Rp 600 ribu loh, setahun Rp 7,2 juta. Kalau masuk PTN langsung kasih hadiah Rp 18 juta. Kalau punya 2 anak sudah Rp 14,5 juta. Lebih gede siapa, cuma bedanya ini nggak bisa tunai," papar Ahok.
"Bagi saya, lebih baik nggak jadi gubernur asal warga Jakarta teredukasi," paparnya.
Baca juga: Plt Gubernur DKI Curiga Ada Praktik Suap di Dinas Kebersihan
Ahok juga mempertanyakan alasan banyak pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan yang dipecat dan tidak dilanjutkan masa baktinya. Ahok mengatakan dirinya telah mengatur bahwa PHL yang sudah mengabdi lama tidak boleh dikeluarkan.
"Prioritas di Jakarta itu ada yang sudah lama (PHL) nggak boleh dikeluarkan. Pesan saya kan jelas, PHL kalau rajin jangan dikeluarkan, yang umurnya masih 50-an juga," tutur Ahok.
Bila alasannya tidak lolos tes, menurut Ahok, untuk menjadi PHL Dinas Kebersihan tidak perlu melakukan tes macam-macam. Apalagi bila tes tersebut adalah tes tertulis. Ahok kembali menegaskan yang penting adalah kerajinan mereka.
"Aduh mau tes apa sih? Cuma bersih-bersih got masa perlu tes tertulis,ngapain," ujar Ahok.
"Makanya sekarang saya tanya, kamu mau cari sarjana apa tukang bersih got. Kalau tukang bersih got, nggak perlu terlalu pinter amat. Yang penting jujur, rajin, dan mau kerja. Itu saja," lanjutnya.
No comments:
Post a Comment